Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Kabupaten Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan 9 tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. 

Pendekatan KKS ini dinilai cukup ampuh dalam dalam menyatukan gerak langkah antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Oleh karena itu, sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat atau juga dikenal dengan Penghargaan Swasti Saba dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali (tahun ganjil).

Sejak diselenggarakan pada tahun 2005 hingga tahun 2023 tidak kurang dari 257 kabupaten/kota yang telah mendapatkan Penghargaan Swasti Saba yang terbagi dalam beberapa kategori. Penghargaan Swasti Saba dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan penyelenggaraan KKS.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten/kota yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025. Penghargaan Swasti Saba Tahun 2025 diutamakan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan KKS selama 2 tahun (2023 dan 2024) dan telah memenuhi persyaratan penerima penghargaan.

Pada tanggal 13 November 2024, bertempat di Ruang Rapat  Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal,  BPS Kabupaten Tegal diwakili oleh Statistisi Pertama, Ema Tamaema diundang dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh PIC dari 18 OPD di Kabupaten Tegal. 

Agenda utama rapat adalah pemenuhan dokumen penyelenggaraan KKS tahun 2025 dan membangun komitmen bersama antara OPD dan Camat dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Tegal. Selain itu, para peserta rapat juga membahas mengenai pembagian tugas dalam penyusunan dokumen, di mana masing-masing OPD akan bertanggung jawab atas penyusunan bagian yang relevan dengan tugas dan fungsinya. (Tama)