SLAWI — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal, Bambang Wahyu Ponco Aji, melakukan supervisi pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kecamatan Jatinegara pada Selasa, 30 Juni 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh tahapan pendataan lapangan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kehadiran pimpinan BPS di lapangan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan moral bagi para petugas yang sedang berjuang mengumpulkan data akurat.
Dalam kegiatan supervisi tersebut, Kepala BPS didampingi oleh Tim Penanggung Jawab Kegiatan (PJK), yakni Adiprima Widi Nugroho dan Adibatul Hasanah. Tim PJK bertugas mengawal jalannya monitoring, menyisir potensi kendala teknis, serta memberikan arahan langsung kepada para petugas jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Kolaborasi antara pimpinan dan tim teknis ini krusial untuk menjaga validitas data Sensus Ekonomi yang menjadi pilar perencanaan pembangunan nasional.
Kecamatan Jatinegara dipilih sebagai lokasi evaluasi pertama dalam rangkaian supervisi Sensus Ekonomi 2026 di tingkat kabupaten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah dan keragaman sektor usaha masyarakat setempat yang dinilai memerlukan perhatian khusus. Evaluasi perdana ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan perbaikan strategis bagi pemetaan serta pendataan di kecamatan-kecamatan selanjutnya.
Seluruh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Petugas Pendata Lapangan (PPL) yang bertugas di wilayah Kecamatan Jatinegara turut serta dan hadir secara penuh dalam agenda evaluasi tersebut. Kehadiran menyeluruh dari para petugas ini dimanfaatkan untuk saling bertukar pengalaman terkait dinamika lapangan, sekaligus menyelaraskan kembali persepsi konsep definisi variabel sensus agar tidak terjadi kesalahan interpretasi data.
Melalui supervisi ini, Bambang Wahyu Ponco Aji menekankan pentingnya akurasi dan kejujuran data yang diperoleh dari para pelaku usaha. Hasil akhir dari Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan menjadi basis data struktural yang sangat berharga bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran di wilayah Kabupaten Tegal.
