Pegawai BPS Ikuti Secara Daring Forum Diskusi Reformasi Birokrasi Nasional

“Bisa Tanya Kebijakan PANRB: Transformasi Jabatan Berbasis Kompetensi”,

Selasa, 18 November 2025 — Jakarta – Daring. Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) mengikuti secara daring rangkaian agenda strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), meliputi: Forum Diskusi Reformasi Birokrasi Nasional: Arah Kebijakan & Peta Jalan RB 2025–2029.

 

Forum Diskusi RB Nasional menghadirkan narasumber dari pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain. Forum ini memberikan pengayaan tentang arah baru reformasi birokrasi Indonesia yang lebih:

• 1.       berdampak langsung kepada masyarakat,
• 2.       berbasis data dan evaluasi nyata,
• 3.       berorientasi hasil, bukan sekadar proses,
• 4.       dan selaras dengan paradigma pemerintahan adaptif di era transformasi digital.

Peta Jalan RB Nasional 2025–2029 menekankan:

a. Transformasi kelembagaan menuju birokrasi lincah (agile bureaucracy)

• ·       adaptasi cepat terhadap perubahan,
• ·       penyederhanaan proses bisnis,
• ·       pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik.

b. Penguatan SDM ASN

• ·       manajemen talenta berbasis kompetensi,
• ·       pemetaan posisi strategis berbasis data,
• ·       penguatan budaya belajar dan integritas.

c. Penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik

• ·       peningkatan kualitas layanan lintas sektor,
• ·       pendekatan RB tematik (kemiskinan, investasi, birokrasi hijau).

·       Para pegawai BPS mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai peran strategis instansi statistik dalam mendukung evidence-based policymaking, terutama dalam penyediaan data untuk pemantauan kinerja RB nasional dan tematik.

Bisa Tanya Kebijakan PANRB: “Transformasi Jabatan Berbasis Kompetensi”

Agenda kedua di hari yang sama adalah sesi interaktif Bisa Tanya Kebijakan PANRB, yang membahas gagasan penting: Transformasi Jabatan Berbasis Kompetensi.Materi ini membedah bagaimana ASN Indonesia harus bergerak dari paradigma lama menuju arsitektur jabatan modern yang lebih relevan dengan dinamika teknologi, ekonomi, dan tuntutan publik.

Topik Utama yang Dibahas:

a. Arah kebijakan & desain jabatan ASN masa depan

• ·       penguatan job architecture berbasis kompetensi,
• ·       keselarasan antara kebutuhan organisasi–struktur–talenta,
• ·       pembaruan direktori kompetensi nasional.

b. 75 Framework Perubahan

·       KemenPANRB menyampaikan bahwa transformasi jabatan akan selaras dengan 75 framework yang meliputi perubahan pada: strategi lembaga, struktur, skills (kompetensi),

·       Staffing, serta pemetaan level jabatan. Framework ini menjadi fondasi dalam menyusun pemetaan desain jabatan modern yang responsif terhadap perubahan.

c. Evaluasi paradigma desain jabatan: dari era pra-industri hingga 5.0

ASN harus meninggalkan paradigma lama:Task-based job design, yang menekankan “apa tugasmu hari ini?” menuju Skill-based job design, yang menekankan “apa yang bisa kamu capai dengan kompetensimu?”Perubahan ini merupakan konsekuensi dari evolusi kebijakan ASN dan regulasi besar, antara lain: UU ASN 1974, UU ASN 1999, UU ASN 2014,UU ASN 2017, UU ASN 2020, UU ASN 2023. Regulasi tersebut menunjukkan perjalanan transformasi birokrasi Indonesia dari sistem administrasi statis menuju sistem talenta modern yang adaptif, strategis, dan berbasis kinerja.

d. Strategy & Talent Management Alignment

• ·       Kebijakan baru menekankan pentingnya:
• ·       keselarasan antara strategi lembaga dengan kompetensi ASN,
• ·       percepatan manajemen kinerja,
• ·       dan penguatan pengembangan karier berbasis talenta, bukan senioritas.

·       Partisipasi Pegawai BPS: Komitmen Membangun Birokrasi yang Lebih Adaptif dan Profesional

• Keikutsertaan pegawai BPS secara daring dalam rangkaian kegiatan KemenPANRB ini mencerminkan:
•  komitmen kuat untuk memahami arah kebijakan nasional,
•  kesiapan mengikuti perubahan arsitektur jabatan ASN,

•  ·   semangat meningkatkan kapasitas diri dalam mendukung transformasi birokrasi nasional.

Sebagai instansi yang menjalankan amanah penyediaan data statistik resmi, BPS memiliki peran penting dalam:

• ·       menyediakan data dasar pelaksanaan RB/Reformasi Birokrasi,
• ·       memastikan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy),
• ·       mendukung penataan jabatan modern berbasis kompetensi,
• ·       dan memperkuat SPBE serta tata kelola data nasional.

Menuju Birokrasi Indonesia 2025–2029 yang Lebih Agile, Kompeten, dan Relevan

Melalui kegiatan ini, terlihat jelas bahwa arah Reformasi Birokrasi Nasional lima tahun ke depan tidak lagi sekadar perubahan administratif, tetapi transformasi menyeluruh mencakup: Mindset, kompetensi, arsitektur jabatan, teknologi, serta budaya organisasi. Pegawai BPS yang mengikuti kegiatan ini kembali mempertegas dedikasi lembaga untuk menjadi bagian aktif dalam birokrasi yang lebih: adaptif, kolaboratif, berbasis kompetensi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.Birokrasi berubah — dan BPS siap menjadi bagian dari perubahan itu. (widi)